LIMA UPN JATIM

Forum dialog diadakan kembali pada Jumat, (23/07) tergabung didalamnya yaitu perwakilan ormawa dan UKM. Agenda ini adalah agenda rutin yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Agenda seperti ini membantu memberikan ruang gerak antara pemimpin dan perwakilan mahasiswa guna memberikan saling masukan apapun demi kemajuan UPN. Forum dialog ini dihadiri oleh Rektor, Warek 1, Wadek 1 masing-masing fakultas, BEM, ormawa, Sekjen forum UKM, Pengurus UKM, serta perwakilan mahasiswa.

Terdapat Delapan point yang dibahas dalam forum ini. Delapan point itu menyangkut masalah evaluasi & tuntutan 6 bulan lalu, pertemuan 3 UPN yang melibatkan ormawa dan UKM pada kegiatan Simada IV, sistem keamanan UPN, kurangnya fasilitas ormawa dan UKM, fasilitas FTI dan FTSP, biaya pendidikan UPN, transparasi informasi segala permasalahan yang ada, dan yang terakhir yaitu sistem pemilihan pejabat di lingkungan UPN.

Sayangnya pada point pertama mengenai evaluasi & tuntutan 6 bulan lalu belum dibahas secara mendalam. Pada point kedua mengenai pertemuan 3 UPN yang melibatakan ormawa dan UKM pada kegiatan simada IV, terkait hal ini rektor UPN Jatim meminta agar diadakannya agenda sendiri. Untuk itu rektor menyarankan agar segera dihidupkan kembali BEM Universitas. Mengenai kegiatan simada IV akan dilaksanakan selama 14 hari di pulau Bawean.

Sedangkan pada masalah sistem keamanan UPN yang tercantum pada point ketiga, rektor mengaku sudah dan terus dilakukan evaluasi-evaluasi agar tidak terjadi kehilangan terutama kehilangan motor yang sering terjadi. Evaluasi ini sudah ditunjukkan pada sistem keluar masuknya kendaraan di UPN yang menggunakan sistem karcis bagi karyawan dan mahasiswa. Tetapi sistem keamanan itu sendiri kurang maksimal sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan uang di brankas Biro Keuangan. Untuk masalah ini sudah ditangani oleh polsek, polwil dan sudah menyangkut polda jatim. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwajib dari penyelidikan yang bersifat obyektif sampai subyektif. Hingga saat ini kita hanya bisa menunggu keputusan dari pihak berwajib. Mengenai hal ini pihak UPN meminta agar kita semua keluarga UPN dapat bersatu dalam menyelesaikan masalah ini.

Kurangnya fasilitas di ormawa dan UKM pada point keempat juga dibahas dalam forum ini. Dalam hal ini pihak lembaga akan membantu jika ada kegiatan UKM yang perlu dianggarkan biayanya, dengan catatan UKM-UKM tersebut harus mencoba mencari dana dengan usaha sendiri terlebih dahulu.

Fasilitas Lab seperti di FTI dan FTSP yang kurang memadai dan perlu pembaharuan juga disinggung dalam forum ini. Rektor menjelaskan bahwa saat ini sedang dibangun laboratorium jalan raya pada FTSP dan laboratorium instrument pada FTI. Diharapkan semua laboratorium berstandarisasi ISO 17035 pada tahun 2011 nantinya dapat terselesaikan. Mengenai standarisasi perlu adanya penilaian alat-alat di laboratorium, manajementnya, dan praktiknya.

Point ke-enam yaitu mahalnya biaya pendidikan di UPN yang dinilai tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Rektor mengaku bahwa mahasiswa tidak sama sekali dibebankan untuk pembiayaan gaji para dosen. Tetapi segala pembangunan fasilitas memang diambil dari uang SPP mahasiswa. Pengambilan dari uang SPP mahasiswa itupun sangat minim, untuk itu harus diadakan kerja sama oleh pihak luar agar segala fasilitas di UPN dapat terpenuhi. Misalnya saja kolam renang yang mendapat bantuan dari kementrian olah raga. Pada saat ini tengah direncanakan pula pembangunan laboratorium tepat guna.

Sedangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan fasilitas dikampus seperti peminjaman BUS, VillaWimaya, GSG Giri Loka dan lain-lain menurut Rektor bersifat gratis asalkan murni kegiatan mahasiswa UPN dan tidak ada kerja sama dari pihak luar. Tetapi pada kenyataan di lapangan mahasiswa dibebankan pada biaya peminjaman. Untuk itu Rektor menyatakan bahwa hal ini akan diteliti dan ditindak lanjuti.

Point ketujuh, yaitu transparansi informasi setiap permasalahan yang dihadapi pihak lembaga kepada semua civitas akademika. Misalnya saja masalah kehilangan uang dan P2SEM yang sampai saat ini tidak ada kejelasan informasi. Untuk masalah P2SEM pihak UPN sedang menunggu dari kejaksaan dan sampai saat ini UPN terus mengikuti sidang di kejaksaan.

Point terakhir yaitu menyangkut sistem pemilihan pejabat UPN yang hanya melibatkan pihak yayasan tidak seperti biasanya yang menggunakan sistem pemilu. Untuk saat ini setiap pemilihan pejabat UPN menggunakan sistem uji. Sistem uji ini menurunkan penguji dari pihak luar UPN dan yang tentunya selevel dengan jabatan yang akan diujikan atau berada pada jabatan diatasnya.

Dari forum dialog tersebut rektor memberikan kesimpulan singkatnya yaitu perlu adanya suatu kerja sama antara pihak lembaga, rektorat, karyawan, dan mahasiswa itu sendiri agar ke-8 point diatas dapat terlaksana dengan baik.

Popularity: 34% [?]

Sidang Mantan Ketua FPG yang Terseret Korupsi P2SEM

SURABAYA – Kendati hanya dituntut hukuman setahun penjara, Lambertus Louis Wayong tetap tidak terima. Kemarin (20/7) dalam sidang yang mengagendakan pembelaan, mantan ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim tersebut ganti menuding Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim. Dia meminta kampus itu bertanggung jawab dalam korupsi dana program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM) tersebut.

Menurut Pieter Hadjon, kuasa hukum Lambertus, kliennya tidak seharusnya diseret dalam kasus itu. “Justru pihak UPN yang harus duduk di kursi terdakwa. Sebab, mereka telah nyata-nyata menyelewengkan dana P2SEM itu,” jelasnya. Salah satu indikasinya, dalam sidang terungkap bahwa kampus di kawasan Surabaya Timur tersebut tidak melaksanakan proyek P2SEM sesuai dengan proposal kegiatan.

Salah satu yang paling mengemuka adalah keterangan Prof Dr Djohan Mashudi, dosen UPN yang juga pelaksana proyek P2SEM. Berdasar keterangan Djohan, ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan proposal proyek. Di antaranya, pembelian dua alat penggorengan yang masing-masing dianggarkan Rp 31 juta tapi hanya dibeli satu unit seharga Rp 25 juta. Selain itu, jasa konsultan dialokasikan Rp 75 juta. Padahal, pada laporan pertanggungjawaban, hanya tertulis Rp 5 juta. Karena itu, Pieter berharap, Kejari Surabaya segera menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di sidang tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Lambertus diajukan ke sidang karena diduga memotong dana P2SEM yang dikucurkan ke UPN. Sedianya, UPN mendapat dana Rp 450 juta, tapi dana itu diduga disunat Lambertus Rp 160 juta. Gara-gara pemotongan tersebut, UPN tidak bisa menyelenggarakan proyek dengan maksimal.

Pieter juga mengungkapkan bahwa kliennya tidak berinisiatif untuk mendapatkan uang dari dana P2SEM. Upayanya memberikan rekomendasi kepada UPN itu semata-mata dilakukan untuk membantu almamater. “Klien kami juga tidak pernah sepakat dengan UPN untuk melakukan pemotongan,” ucapnya.

Dalam pembacaan pembelaan tersebut, Ida Sampit Karo-Karo, kuasa hukum Lambertus yang lain, juga mengkritisi besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan Lambertus. Dalam tuntutan jaksa, Lambertus diharuskan membayar Rp 235 juta. Padahal, versi jaksa, kerugian negara akibat pemotongan dana P2SEM oleh Lambertus hanya Rp 160 juta.

“Ini juga aneh, mengapa yang Rp 75 juta dimintakan kepada klien kami,” ucap Pieter. Menurut dia, jaksa sudah kehilangan akal untuk menarik kerugian negara dari UPN Rp 75 juta. Sebab, UPN selama ini sama sekali belum dimintakan petanggungjawaban hukum.

Jaksa penuntut umum Edy Winarko menjanjikan jawaban pembelaan Lambertus tersebut pekan depan. “Kami akan jawab semua uraian pihak Lambertus itu. Kami sudah mencatat semua poin-poinnya,” jelas Edy kemarin. Khusus soal kerugian negara, lanjut Edy, pihaknya tidak membebankan semua uang pengganti ke Lambertus. Nilai Rp 235 juta yang disebutkan jaksa dalam tuntutan merupakan gabungan kerugian negara yang telah dikembalikan Lambertus dan UPN.

Sementara itu, kepala humas UPN Veteran Jatim Diana Amalia enggan mengomentari masalah tersebut. Dia mengungkapkan bahwa kasus tersebut telah diurus oleh tim pembela hukum UPN. “Saya tak bisa berkomentar masalah ini, ada tim hukum sendiri,” jelasnya. Menyangkut hal tersebut, Rektor UPN Teguh Soedarto juga tak bisa dihubungi. Ketika dikontak ponselnya tidak aktif. (git/c7/oni)

Sumber : Jawapos

Popularity: 13% [?]

Sidang Korupsi P2SEM Lambertus Wajong

SURABAYA – SURYA- Pengakuan mengejutkan terjadi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana P2SEM yang dilakukan mantan anggota DPRD Jatim 2004-2009, Lambertus Louis Wajong. Saksi Djohan Wahyudi nyokot Rektor UPN, Selasa (8/6).

Dosen Pasca Sarjana UPN Veteran Jatim ini mengaku telah memotong dana P2SEM untuk dinikmati sendiri.

Dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim M Soleh dan Jaksa Penuntut Umum Edy Winarko, mendengarkan keterangan empat orang saksi yang disinyalir turut andil dalam pencairan dana P2SEM. Selain Djohan Wahyudi, dihadirkan saksi lain, yaitu Samiatun sebagai administrasi UPN Veteran Jatim, Drs Hadi Isman, dosen FE UPN Veteran Jatim, serta Gigih Budoyo, staf DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam sidang itu Djohan menyebutkan, pihaknya memotong dana yang diterima, Rp 180 juta. “Dari yang cair Rp 180 juta, saya potong Rp 20 juta. Lalu saya bagi dua dengan Rektor UPN Veteran Jatim,” jelasnya kepada majelis hakim di PN Surabaya.

Pengakuan ini mengejutkan majelis hakim dan JPU, karena itu, M Soleh langsung mencecar Djohan dengan berbagai pertanyaan. Diantaranya, mengapa terjadi pemotongan Rp 20 juta dan bagaimana kronologisnya. “Bukankah ini bentuk dari penyimpangan administratif?” tanya Soleh.

Djohan dengan entengnya menjawab, pemotongan itu memang bentuk dari penyimpangan administratif. Namun, realisasi program dana P2SEM tetap berjalan dan tak ada kekurangan apa pun dalam pengerjaannya.

Diungkapkan, dana P2SEM sebesar Rp 180 juta itu diberikan UPN Veteran Jatim guna merealisasikan pelatihan kewirausahaan dan teknologi tepat guna di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wage Kabupaten Malang. Sedangkan pencairannya harus melalui rekomendasi anggota DPRD Jatim. Karena memang Lambertus yang merekom, maka uang senilai Rp 160 juta dari total Rp180 juta itu disetorkannya kepada Lambertus melalui perantara staf DPRD Jatim, Gigih Budoyo. “Kalau yang Rp 160 juta itu saya tidak tahu nasibnya, karena bukan menjadi hak saya,” jelasnya.

Ditemui usai sidang, penasehat hukum Lambertus Wajong, Pieter Hadjon mengungkapkan, apa yang diungkapkan Djohan itu bisa mengantarkannya ke status tersangka. “Bahkan bukan tersangka lagi, bisa mengarah ke terdakwa, karena dia juga turut menikmati hasil pemotongan dana P2SEM tersebut,” tukasnya.

Lambertus terseret sebagai tersangka menyusul temuan aliran dana P2SEM untuk UPN Veteran Surabaya. Lambertus memberi rekom proposal kampus dibawah naungan Hankam itu, namun dengan minta imbalan setoran. Dari penelusuran tim kejaksaan, Lambertus mengutus seseorang menemui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN Veteran dengan membawa proposal kosongan atas nama LPPM UPN.nsda

Sumber : SURYA

Popularity: 49% [?]

Popularity: 14% [?]

Kembalikan Uang P2SEM Rp 160 Juta

SURABAYA – Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Lambertus L. Wajong akhirnya memenuhi panggilan penyidik kejaksaan. Selain menjalani pemeriksaan, tersangka korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) itu mengembalikan uang Rp 160 juta.

Lambertus mendatangi gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sekitar pukul 09.00. Penyidik mencecar dia dengan 18 pertanyaan terkait pemotongan dana hibah yang disalurkan melalui UPN Veteran Rp 450 juta.

Wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim itu terlihat sedikit tegang selama menjalani pemeriksaan. Meski demikian, pemeriksaan tidak berlarut-larut dan selesai sekitar pukul 13.00. Pria yang didampingi pengacara Pieter Hadjon tersebut lebih banyak diam saat ditanya tentang kasusnya. ”Silakan tanya ke pengacara saya saja,” ujar Lambertus sambil berlalu.

Read the rest of this entry »

Popularity: 12% [?]

Popularity: 23% [?]